Dalam pertemuan terbaru yang digelar di Kantor Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas rencana penambahan kuota magang nasional periode 2026-2027.
Diskusi itu menjadi sorotan penting di tengah upaya pemerintah memperkuat kesiapan tenaga kerja muda menghadapi era digital dan industri 4.0.
Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet yang dikenal dekat dengan isu pembangunan sumber daya manusia, menekankan perlunya ekspansi program magang untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja.
“Program magang nasional harus lebih inklusif, mencakup sektor teknologi, manufaktur, dan layanan digital,” ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya.
Ia menyoroti data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat pengangguran terdidik mencapai 9,5% pada 2025, sehingga penambahan kuota dianggap krusial.
Menaker Yassierli juga menambahkan bahwa rencana itu akan meningkatkan kuota dari 500.000 menjadi 750.000 peserta per tahun, dengan prioritas bagi lulusan SMK dan perguruan tinggi swasta di daerah tertinggal.
“Kolaborasi dengan perusahaan swasta dan BUMN akan memastikan magang berkualitas, dilengkapi sertifikasi kompetensi,” jelas Yassierli.
Diskusi juga membahas integrasi magang dengan Kurikulum Merdeka, termasuk insentif pajak bagi perusahaan penerima magang.
Sebagaimana pertemuan tersebut melibatkan stakeholder seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Teddy Indra Wijaya mendorong percepatan regulasi melalui Perpres baru untuk mendukung implementasi mulai Januari 2026.
Fokus utama mencakup peningkatan akses magang bagi perempuan dan penyandang disabilitas, sejalan dengan target SDGs 8 tentang pekerjaan layak.
Maka dengan diskusi Teddy Indra Wijaya dan Menaker Yassierli tersebut diharapkan akan menjadi momentum reformasi pendidikan vokasi.
Sebab juga, Pemerintah berkomitmen alokasikan anggaran tambahan Rp 2 triliun dari APBN 2026 untuk program itu, dengan monitoring ketat melalui platform digital Kemnaker.